Ironi Ekonomi Digital Indonesia: Terbesar di ASEAN, Namun Terseok Perkara Kecepatan Internet

Kondisi ekonomi digital Indonesia saat ini memunculkan sebuah ironi besar. Di satu sisi, pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi digital kawasan dan membangun sistem pemerintahan digital (govtech) berkelas dunia. Namun di sisi lain, kualitas koneksi internet yang seharusnya menjadi fondasi utama justru tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga.Potensi dan pencapaian ekonomi digital Tanah Air memang tampak menjanjikan. Melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada KTT ASEAN, pemerintah menargetkan nilai ekonomi hingga US600miliar. Hal ini sejalan dengan klaim Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahwa Indonesia saat ini merupakan jawara ekonomi digital ASEAN dengan nilai transaksi mencapai US100 miliar, menyumbang hampir sepertiga dari total kawasan yang diproyeksikan meroket hingga US$2 triliun pada 2030.Selain sektor komersial, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh ambisi besar pada digitalisasi tata kelola negara. Harapannya, seluruh layanan publik dapat diakses secara daring demi memangkas birokrasi yang berbelit.Sayangnya, seluruh ambisi dan capaian tersebut hanya bisa ditopang oleh satu syarat mutlak yang belum dimiliki Indonesia: koneksi internet yang cepat, stabil, terjangkau, dan merata.Merujuk pada data Speedtest Global Index per Juli 2026, median kecepatan unduh internet seluler global telah menembus 200,12 Mbps. Ironisnya, Indonesia masih tertahan di angka 80,33 Mbps. Di tingkat Asia Tenggara, kecepatan internet Indonesia bahkan berada di bawah Filipina (99,97 Mbps). Jaraknya semakin menganga jika disandingkan dengan Vietnam yang memimpin di 326,68 Mbps (4,1 kali lebih cepat dari Indonesia), disusul Singapura (238,94 Mbps), Malaysia (206 Mbps), dan Thailand (172 Mbps).Ketertinggalan ini turut beresonansi pada minimnya adopsi perangkat kerja pendukung. Tercatat hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang mengakses internet menggunakan laptop atau komputer desktop, sangat timpang jika dibandingkan dengan Thailand (26%) maupun Malaysia (80%).Lambatnya koneksi internet tidak boleh diremehkan sekadar sebagai gangguan kenyamanan saat streaming video atau mengakses layanan perbankan. Di era ekonomi digital, internet telah bertransformasi menjadi instrumen produksi primer. Koneksi yang tersendat berarti waktu yang terbuang, yang pada akhirnya membebani biaya produktivitas secara nasional.Data Bank Dunia menggarisbawahi bahwa konektivitas digital yang andal mampu mendongkrak daya saing, kualitas pekerjaan, dan otomatisasi industri. Setiap peningkatan 10% penetrasi fixed broadband diproyeksikan mampu mengerek Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita antara 0,85% hingga 1,43%. Hal yang sama berlaku untuk internet seluler berkecepatan tinggi yang krusial bagi produktivitas tenaga kerja modern, terutama di tengah menjamurnya tren pekerja lepas (digital nomad) dan sistem kerja jarak jauh (WFA).Ketika kecepatan internet Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga, dampaknya bukan sebatas waktu loading situs web yang lama. Ketertinggalan ini merampas efisiensi waktu kerja dan mencekik ruang pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, internet cepat harus mulai diperlakukan sebagai infrastruktur urat nadi ekonomi, bukan lagi sekadar pelengkap infrastruktur telekomunikasi.